PROPOSAL
PENDIRIAN UNIT USAHA
USULAN PENDIRIAN KOPERASI
“KOPERASI PEMUDA SA-IJA’AN”
( KAPAS )

OKTOBER 2008

DAFTAR ISI

Pengantar
I. Pendahuluan
II. Rancangan unit usaha
Nama unit usaha
Alamat usaha
Latar belakang
Visi dan Misi
Pedoman dan Tata Cara Pendirian
III. Aspek Administrasi
Permohonan Badan Hukum
Berita Acara Pembentukan Koperasi
Daftar Nama Pendiri Koperasi
Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi
Rincian Simpanan Anggota
Rencana Awal Kegiatan Koperasi
Bukti Setoran Modal
Neraca Awal
Akta Pendirian
Anggaran Dasar
IV. Aspek Usaha
V. Aspek Manajemen dan Organisasi
VI. Aspek Keuangan

Pengantar
Begitu banyaknya persoalan di daerah kita Kotabaru tercinta ini, begitu jauh tertinggalnya pembangunan di daerah kita ini. Betapa beruntungnya kita yang telah di beri kesempatan melihat bagaimana orang lain mempersiapkan dan membangun daerahnya mereka, di Jawa sana.
Inspirasi untuk membangun daerah sendiri tampaknya sudah banyak kita dapatkan. Untuk itu, kita memerlukan komunitas dan forum untuk saling bahu-membahu untuk menciptakan kontribusi bagi daerah kita tercinta ini.
Permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ini begitu besar dan kompleks, maka sekecil apapun kontribusi yang bisa kita berikan tentu akan sangat berarti dalam rangka perubahan kearah yang lebih baik di daerah yang kita cintai ini.
Setelah diadakannya Kegiatan Buka Puasa Bersama Mahasiswa dan Alumni Yogyakarta pada 28 September yang lalu, terjadi beberapa pertemuan dan pembicaraan diantara para alumni yang antara lain Saudara Hadian Fahmi, Firdaus, Wahyu, Anto/Buthun, Akbar, Supiani, Hamdan, Ian, Dedi Permadi, Amat, Rully, Romi, Yadi dan beberapa teman yang lain. Yang mana pembicaraan tersebut mengarah pada perlunya dibentuk wadah atau forum komunikasi antar alumni guna menciptakan nilai tambah dan sebagai upaya memberikan kontribusi dan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjadi mitra Pemerintah dalam proses pembangunan di daerah.

Diharapkan dengan keberadaan lembaga ini nantinya akan mendatangkan manfaat bagi alumni terutama dan bagi masyarakat Kotabaru pada umumnya. Rumusan manfaat bagi setiap orang akan berbeda hal itu tergantung kepada pandangan hidup terhadap nilai manfaat itu sendiri. Dan keberadaan lembaga ini nantinya diharapkan juga dapat menciptakan bukan nilai tambah secara ekonomis semata seperti, meningkatnya penghasilan atau menambah kekayaan (aset) usaha, tetapi juga dapat menciptakan nilai sosial guna memperoleh kepuasan batin atau alasan ideal lainnya.

Dalam proses mencari formula atau bentuk forum atau wadah yang akan digunakan tersebut beberapa wacana telah disampaikan baik itu berupa lembaga konsultan, CV, Koperasi dan juga Yayasan. Dimana diharapkan dengan keberadaan lembaga ini nantinya mampu mengakomodir segala potensi yang dimiliki dan menjadi nilai tambah bagi alumni yang artinya merupakan kegiatan tambahan dan akan menunjang karir maupun profesi yang saat ini dijalankan oleh masing-masing alumni.

Guna mengakomodir harapan serta keinginan dari sebagian alumni tersebut diatas, kami mencoba menawarkan konsep Koperasi yang tentu saja ini hanya merupakan alternative dan masih sangat jauh dari sempurna dan masih berupa draft. Untuk itu, sebagai upaya persiapan dan proses pencarian bentuk wadah tersebut diharapkan diskusi online melalui blog gratis ini dapat menemukan bentuk yang lebih tepat untuk bisa menampung ide-ide kita dan nantinyaa dapat kita gunakan untuk menjalankan rencana kegiatan-kegiatan atau program-program kita.

I. PENDAHULUAN

Membangun sistem Perekonomian Pasar yang berkeadilan sosial tidaklah cukup dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Namun juga sangatlah tidak bijak apabila menggantungkan upaya korektif terhadap ketidakberdayaan pasar menjawab masalah ketidakadilan pasar sepenuhnya kepada Pemerintah. Koperasi sebagai suatu gerakan dunia telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar karena hadirnya ketidaksempurnaan pasar. Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu banyak Pemerintah di dunia yang menganggap adanya persamaan tujuan negara dan tujuan koperasi sehingga dapat bekerjasama.

Meskipun demikian di negeri kita sejarah pengenalan koperasi didorong oleh keyakinan para Bapak Bangsa untuk mengantar perekonomian Bangsa Indonesia menuju pada suatu kemakmuran dalam kebersamaan dengan semboyan “makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran”. Kondisi obyektif yang hidup dan pengetahuan masyarakat kita hingga tiga dasawarsa setelah kemerdekaan memang memaksa kita untuk memilih menggunakan cara itu. Persoalan pengembangan koperasi di Indonesia sering dicemooh seolah sedang menegakan benang basah. Pemerintah di negara-negara berkembang memainkan peran ganda dalam pengembangan koperasi dalam fungsi “regulatory” dan “development”. Tidak jarang peran ‘”development” justru tidak mendewasakan koperasi.

Koperasi sejak kelahiranya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu dasar “self help and cooperation” atau “individualitet dan solidaritet” selalu disebut bersamaan sebagai dasar pendirian koperasi. Sejak akhir abad yang lalu gerakan koperasi dunia kembali memperbaharui tekadnya dengan menyatakan keharusan untuk kembali pada jati diri yang berupa nilai-nilai dan nilai etik serta prinsip-prinsip koperasi, sembari menyatakan diri sebagai badan usaha dengan pengelolaan demoktratis dan pengawasan bersama atas keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menghadapi milenium baru dan globalisasi kembali menegaskan pentingnya nilai etik yang harus dijunjung tinggi berupa: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian kepada pihak lain (honesty, openness, social responsibility and caring for others) (ICA,1995). Runtuhnya rejim sosialis Blok-Timur dan kemajuan di bagian dunia lainnya seperti Afrika telah menjadikan gerakan koperasi dunia kini praktis sudah menjangkau semua negara di dunia, sehingga telah menyatu secara utuh. Dan kini keyakinan tentang jalan koperasi itu telah menemukan bentuk gerakan global.

Koperasi Indonesia memang tidak tumbuh secemerlang sejarah koperasi di Barat dan sebagian lain tidak berhasil ditumbuhkan dengan percepatan yang beriringan dengan kepentingan program pembangunan lainnya oleh Pemerintah. Krisis ekonomi telah meninggalkan pelajaran baru, bahwa ketika Pemerintah tidak berdaya lagi dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan intervensi melalui program yang dilewatkan koperasi justru terkuak kekuatan swadaya koperasi.

Di bawah arus rasionalisasi subsidi dan independensi perbankan ternyata koperasi mampu menyumbang sepertiga pasar kredit mikro di tanah air yang sangat dibutuhkan masyarakat luas secara produktif dan kompetitif. Bahkan koperasi masih mampu menjangkau pelayanan kepada lebih dari 11 juta nasabah, jauh diatas kemampuan kepiawaian perbankan yang megah sekalipun. Namun demikian karakter koperasi Indonesia yang kecil-kecil dan tidak bersatu dalam suatu sistem koperasi menjadikannya tidak terlihat perannya yang begitu nyata.

Lingkungan keterbukaan dan desentralisasi memberi tantangan dan kesempatan baru membangun kekuatan swadaya koperasi yang ada menuju koperasi yang sehat dan kokoh bersatu.

Menyambut pengeseran tatanan ekonomi dunia yang terbuka dan bersaing secara ketat, gerakan koperasi dunia telah menetapkan prinsip dasar untuk membangun tindakan bersama. Tindakan bersama tersebut terdiri dari tujuh garis perjuangan sebagai berikut :

Pertama, koperasi akan mampu berperan secara baik kepada masyarakat ketika koperasi secara benar berjalan sesuai jati dirinya sebagai suatu organisasi otonom, lembaga yang diawasi anggotanya dan bila mereka tetap berpegang pada nilai dan prinsip koperasi;

Kedua, potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan;

Ketiga, koperasi dapat mencapai tujuannya bila mereka diakui keberadaannya dan aktifitasnya;

Keempat, koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lainnya bila terjadi “fair playing field”;

Kelima, pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri di dalam lingkungan mereka (self-regulation);

Keenam, koperasi adalah milik anggota dimana saham adalah modal dasar, sehingga mereka harus mengembangkan sumberdayanya dengan tidak mengancam identitas dan jatidirinya, dan;

Ketujuh, bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila dipandang sebagai kemitraan dengan menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.

Bagi koperasi Indonesia membangun kesejahteraan dalam kebersamaan telah cukup memiliki kekuatan dasar kekuatan gerakan. Daerah otonom harus menjadi basis penyatuan kekuatan koperasi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dan arus pengaliran surplus dari bawah. Ada baiknya koperasi Indoensia melihat kembali hasil kongres 1947 untuk melihat basis penguatan koperasi pada tiga pilar kredit, produksi dan konsumsi.

Dengan mengembalikan koperasi pada fungsinya (sebagai gerakan ekonomi) atas prinsip dan nilai dasarnya, koperasi akan semakin mampu menampilkan wajah yang sesungguhnya menuju keadaan “bersama dalam kesejahteraan” dan “sejahtera dalam kebersamaan”.

II. RANCANGAN UNIT USAHA

Nama unit usaha
Usulan nama unit usaha yang akan didirikan adalan KAPAS. Kependekan dari KOPERASI PEMUDA SA-IJA’AN.

Alamat usaha
Sekretariat atau kantor unit usaha ini masih dalam pertimbangan berdasarkan penentuan kegiatan atau usaha koperasi.

Latar belakang

Visi dan Misi

Pedoman dan Tata Cara Pendirian

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluagaan.
Dalam upaya membangun koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional dan perkembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya menegaskan bahwa pemberian status Badan Hukum Koperasi, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.
Dengan demikian baik bagi masyarakat maupun pembina atau pejabat yang berwenang mempunyai suatu pedoman dan kesamaan langkah dalam rangka memproses pendirian koperasi sampai dengan mendapatkan status Badan Hukum dengan prosedur yang pasti dan benar.

I. JENIS KOPERASI
Sebelum mendirikan koperasi harus ditentukan secara jelas jenis koperasi dan keanggotaan yang selalu berhubungan dengan kegiatan usaha dan dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain :
l Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
l Koperasi Konsumen
l Koperasi Produsen
l Koperasi Pemasaran
l Koperasi Jasa

Penjenisan koperasi tersebut sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1, bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya KSP dengan anggota petani, KSP dengan anggotanya nelayan, KSP dengan anggotanya karyawan.

b. Koperasi Konsumen
Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Keanggotaan Koperasi Konsumen atau Pendiri Koperasi Konsumen adalah kelompok masyarakat misal : Kelompok PKK, Karang Taruna, Pondok Pesantren, Pemuda dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, gula pasir, minyak tanah. Disamping itu Koperasi Konsumen membeli barang-barang konsumen dalam jumlah yang besar sesuai kebutuhan anggota.

Koperasi Konsumen menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak, berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota dan disamping pelayan untuk anggota, Koperasi Konsumsi juga boleh melayani umum.

c. Koperasi Produsen
Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang misal :
l Koperasi Kerajinan Industri Kecil anggotanya para pengrajin
l Koperasi Perkebunan anggotanya produsen perkebunan rakyat.
l Koperasi Produksi Peternakan anggotanya para peternak.
d. Koperasi Pemasaran
Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan dibidang pemasaran barang-barang dagangan misal :
l Koperasi pemasaran ternak sapi anggotanya adalah pedagang sapi.
l Koperasi pemasaran elektronik anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik.
l Koperasi pemasaran alat-alat tulis kantor anggotanya adalah pedagang barang-barang alat tulis kantor.

e. Koperasi Jasa
Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam Koperasi Jasa antara lain :
l Koperasi angkutan memberi jasa angkutan barang atau orang. Koperasi angkutan didirikan oleh orang-orang yang mempuyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang.
l Koperasi perumahan memberi jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah.
l Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran. Anggota Koperasi Asuransi adalah orang-orang yang bergerak dibidang jasa asuransi.

II. PEMBENTUKAN KOPERASI
1. Dasar Pembentukan
Orang atau masyarakat yang akan mendirikan Koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah :
a. Orang-orang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Juga termasuk orang-orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi.

b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.

c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

d. Kepengurusan dan manejemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang handal.

2. Persiapan Pembentukan Koperasi
a. Pembentukan Koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh para pendiri. Persiapan tersebut antara lain meliputi kegiatan penyuluhan, penerangan maupun latihan bagi para pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasian.
b. Yang dimaksud pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota.
c. Para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan dengan acara antara lain penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
3. Rapat Pembentukan
1. Rapat pembentukan koperasi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk Koperasi Primer dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi untuk Koperasi Sekunder.
2. Rapat pembentukan dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri atau kuasa pendiri.
3. Yang disebut kuasa pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai Pengurus Koperasi untuk memproses pengajuan permintaan pengesahan akta pendiri koperasi dan menandatangani anggaran dasar koperasi.
4. Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, Pejabat Departemen Koperasi, PKM dapat hadir dalam rapat pembentukan untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.
5. Dalam rapat pembentukan tersebut perlu dibahas antara lain mengenai kenggotaan, usaha yang akan dijalankan, modal sendiri, kepengurusan dan pengelolaan usaha serta penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
6. Anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usahnya, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdiri, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan ketentuan mengenai sanksi.
7. Rapat harus mengambil kesepakatan dan keputusan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir c dan e dan wajib membuat berita acara rapat pembentukan yang bentuknya sebagaimana terlampir.

III. PENGESAHAN ATAU PENOLAKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
1. Pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian
Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan sacara tertulis kepada Pejabat yang berwenang sebagai berikut :
a. Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi-koperasi dari berbagai propinsi.
b. Kepala Kanwil Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/DI untuk koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa Kabupaten/Kodya dalam wilayah propinsi yang bersangkutan serta koperasi primer yang anggotanya berdomisili di beberapa propinsi, dan kedudukan/domisili koperasi yang bersangkutan berada di lingkungan propinsi tempat Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah berkedudukan;
c. Kepala Kantor/Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kodya untuk koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah Kabupaten/ Kodya yang bersangkutan.

2. Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan :
a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup. Bentuk akta pendirian Koperasi tersebut sebagaimana lampiran
b. Berita acara rapat pembentukan koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan pengesahan apabila ada;
c. Surat bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok; Surat bukti penyetoran modal dapat berupa surat keterangan yang dibuat pendiri koperasi dan harus menggambarkan jumlah sebenarnya jumlah yang telah disetor berupa kwitansi pembayaran simpanan pokok dan atau simpanan wajib bukti penyetoran uang ke bank apabila jumlah modal yang telah disetor tadi disimpan di bank.
d. Rencana awal kegiatan usaha Koperasi
Rencana awal kegiatan usaha koperasi yang dilampirkan dalam pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi adalah rencana kegiatan yang berkaitan dengan usaha yang layak secara ekonomi yang akan dilaksanakan oleh koperasi.

3. Pejabat yang berwewenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendiri dan lampirannya sebagaimana dimaksud huruf b telah lengkap dipenuhi. Persyaratan untuk mendirikan Koperasi Sekunder seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 atau sama dengan 1,2,3 dan 4 di atas. Namun untuk persyaratan dimaksud perlu ditambah dengan surat kuasa dari Koperasi yang bermaksud mendirikan Koperasi Sekunder. Selain surat kuasa perlu dilampirkan foto copy pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan nomor Badan Hukum Koperasi yang akan mendirikan Koperasi Sekunder pada daftar nama pendiri.

4. Penelitian anggaran dasar Koperasi
Pejabat yang berwenang melakukan penelitian terhadap materai anggaran dasar yang diajukan oleh pendiri atau kuasanya, terutama mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang usaha yang akan dijalankan oleh koperasi harus layak secara ekonomi.
a. Materai anggaran dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
b. Apabila hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa materai anggaran dasar koperasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan ketertiban umum atau kesusilaan maka Pejabat yang berwenang menyatakan persetujuan dan segera memproses permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi tersebut.
c. Apabila hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa materi anggaran dasar Koperasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan ketertiban umum atau kesusilaan maka Pejabat yang berwenang menolak permintaan pengesahan akta pendirian koperasi.

5. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
a. Apabila Pejabat yang berwenang berpendapat bahwa anggaran dasar tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan ketertiban umum atau kesusilaan, maka Pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian Koperasi, dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi, PKM, atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, PKM atau Sekretaris jenderal departemen Koperasi, PKM atas nama Menteri Koperasi, PKM.
b. Pengesahan akta pendirian Koperasi tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
c. Nomor dan tanggal Surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan Hukum Koperasi.
d. Surat Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b dihimpun dengan cara dicatat dalam Buku Daftar Umum, setiap pendiri dapat memperoleh salinan akta pendirian Koperasi dari Departemen Koperasi, PKM
e. Surat Keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi tersebut diumumkam dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Biaya pengumumannya dibebankan kepada Departemen Koperasi, PKM
f. Surat Keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi harus disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Keputusan ditetapkan.
g. Dengan pegesahan akta pendirian tersebut, akta pendirian koperasi yang bermeterai diserahkan kepada pendiri atau kuasanya dan yang tidak bermeterai disimpan oleh Pejabat yang berwenang sebagai pertinggal.
h. Jika terdapat perbedaan antara kedua akta pendiri yang telah disyahkan tersebut maka akta pendirian yang disimpan Pejabat yang berwenang yang dianggap benar.

6. Penolakan pengesahan akta pendirian Koperasi
a. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan kembali secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pengesahan secara lengkap.
b. Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.
c. Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
a. Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup.
b. Berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada.
c. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok.
d. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.
e. Lampiran yang diajukan tersebut adalah lampiran yang sudah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.
i. Pejabat yang berwenang memberikan tanda terima terhadap pengajuan permintaan ulang tersebut kepada pendiri atau kuasanya.
ii. Pejabat yang berwenang memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
iii. Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut diterima, maka surat keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi ditetapkan.
iv. Apabila ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.
v. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan terakhir.

7. Apabila Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a dan b atau 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud butir 4 huruf e, maka akta pendirian koperasi diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994

8. Dengan demikian pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi tersebut harus disetujui dan diberikan pengesahan dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi.

9. Selama permintaan akta pendirian koperasi akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi. Setelah akta pendirian koperasi disahkan maka pendiri harus segera mengadakan rapat anggota, baik rapat anggota biasa atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk memutuskan menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan.
Apabila rapat anggota menerima maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan kuasa pendiri menjadi beban atau keuntungan koperasi.
Jika ditolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi kuasa pendiri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

III. ASPEK ADMINISTRASI

Lampiran I A

K O P E R A S I
PEMUDA SA-IJA’AN

Nomor : ………….. Tanggal………………..
Lampiran : …………………
Hal : Permohonan Badan Hukum

Kepada Yth
Kepala Kantor Departemen Koperasi
Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/
Kabupaten Kotabaru.
di-
Kotabaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar koperasi kami dicatat dan untuk dapat memperoleh pengakuan/pengesahan sebagai Badan Hukum.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bersama ini kami lampirkan :

1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup.
2. Berita acara rapat pembentukan koperasi.
3. Surat bukti penyetoran modal.
4. Rencana awal kegiatan usaha.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua

(……………….) Sekretaris

(………………..)

Lampiran I B

K O P E R A S I
PEMUDA SA-IJA’AN

Nomor :…………….Tanggal……………….
Lampiran :…………….
Hal : Permohonan Badan Hukum.

Kepada Yth,
Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi
Pengusaha Kecil dan Menengah
Propinsi Kalimantan Selatan
di-
Banjarmasin

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar koperasi kami dicatat dan untuk dapat memperoleh pengakuan/pengesahan sebagai Badan Hukum.

Srsuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bersama ini kami lampirkan :
1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup.
2. Berita acara rapat pembentukan koperasi.
3. Surat bukti penyetoran modal.
4. Rencana awal kegiatan usaha.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua

(……………….) Sekretaris

(………………..)

Lampiran I C

K O P E R A S I

Nomor : …………..Tanggal………………..
Lampiran : …………………
Hal : Permohonan Badan Hukum

Kepada Yth
Menteri Koperasi, PKM
C/q Sekretaris Jenderal
Departemen Koperasi, PKM
Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-5
di-
Jakarta

Dengan hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar koperasi kami dicatat dan untuk dapat memperoleh pengakuan/pengesahan sebagai Badan Hukum.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bersama ini kami lampirkan :
(1) Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup.
(2) Berita acara rapat pembentukan koperasi.
(3) Surat bukti penyetoran modal.
(4) Rencana awal kegiatan usaha.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua

(……………….) Sekretaris

(………………..)

Lampiran II

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI

Pada hari…………………tanggal………………tahun 2008 telah diselenggarakan rapat pembentukan Koperasi Pemuda Sa-Ija’an di Kotabaru yang dihadiri 20 orang yang telah menyatakan menjadi anggota koperasi.

Rapat telah memutuskan :
1. Mengesahkan Anggaran Dasar Koperasi.
2. Menunjukkan orang-orang yang diberi kuasa untuk menanda tangani Anggaran Dasar dan Pengajuan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagai berikut :
a. ………………………..*)
b. ………………………..*)
c. ………………………..*)
d. ………………………..*)
3. Menetapkan nama dan alamat koperasi sebagai berikut :
…………………………………………………………

Kotabaru,….. Oktober 2008
RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI
Ketua

(……………….) Sekretaris

(………………..)

*) Diisi nama orang

Lampiran III

DAFTAR NAMA PENDIRI KOPERASI

1. Nama : ………………………………………………….
Pekerjaan : …………………………………………………..
Alamat : ….………………………………………………

2. Nama : …………………………………………………….
Pekerjaan : …………………………………………………….
Alamat : …………………………………………………….

3. Nama : ……………………………………………………
Pekerjaan : ……………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………

4. Nama : ……………………………………………………
Pekerjaan : ……………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………

5. Nama : ……………………………………………………
Pekerjaan : ……………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………

Dst s/d 20

Lampiran IV

DAFTAR HADIR RAPAT PENBENTUKAN KOPERASI

Hari : ………………………………………………….
Tanggal : …………………………………………………..
Tempat : …………………………………………………..

No Nama Alamat Tanda Tangan

Ketua

(……………….) Sekretaris

(………………..)

Lampiran V

RINCIAN SIMPANAN ANGGOTA
KOPERASI PEMUDA SA-IJA’AN

No Nama Simpanan Jumlah Tanda Tangan
Pokok Wajib Lain-lain
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah

Lampiran VI

RENCANA AWAL KEGIATAN USAHA KOPERASI
PEMUDA SA-IJA’AN

I. MODAL
II. Simpanan Pokok………… Rp ……….
III. Simpanan Wajib………… Rp……….
IV. Simpanan Khusus………. Rp……….
V. Lain-lain ……………….. Rp ……….
Jumlah Rp

I. KEGIATAN USAHA

1. Bidang Jasa :
2. Kegiatan………………. Rp……….
3. Kegiatan………………. Rp……….
4. Kegiatan………………. Rp……….
5. Dst…………………….. Rp………
Jumlah

1. Perdagangan Umum :
2. a. ………………….. Rp ………
3. b. ………………….. Rp ………
4. c. ………………….. Rp ………
5. d. dst Rp ………
6. Jumlah Rp ………
7.
8. Simpan Pinjam :
9. ………………………….. Rp……..
10. ………………………….. Rp……..
11. ………………………….. Rp……..
12. dst………………………. Rp……..
Jumlah Rp …….

1. Lain-lain
2. Kegiatan Jangka Pendek :
3. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota.
4. Memberi pinjaman kepada anggota.
5. Menerima simpanan dari anggota.

Lampiran VII

BUKTI SETORAN MODAL

No. ……………………………..

Sudah terima dari : ………………………………

Banyaknya uang : ………………………………

Untuk Pembayaran
a. Simpanan Pokok Rp ………
b. Simpanan wajib Rp ………
c. Lain-lain Rp ………

Jumlah Rp. …… (…………………………)

Bendahara,

(…………….)

Lampiran VII

NERACA AWAL
KOPERASI …………..
PER. ……………..

No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah
1 Kas Rp….. 1 Simpanan
2 Bangunan Rp…… a.pokok Rp…..
3 Pealatan Rp… b.wajib Rp…..
4 Lain-lain Rp…. c.sukarela Rp….
Jumlah Rp….. Jumlah Rp…

Jakarta, ………………………..,19

Ketua Bendahara

(……..) (………….)

Lampiran IX

AKTA PENDIRIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

2. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

3. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

4. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

5. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Atas kuasa Rapat pembentukan ……………………………….yang diselenggarakan pada tanggal…………… ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus …………………. Dengan susunan sebagai berikut :
1. Ketua :
2. Ketua I :
3. Ketua II :
4. Sekretaris :
5. Bendahara :

Kuasa Pendiri menyatakan mendirikan Koperasi serta manadatangani Anggaran Dasar Koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Koperasi ini bernama “ Koperasi Pemuda Sa-Ija’an ” di singkat “KAPAS”, dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut KAPAS.
(2) KAPAS berkedudukan di Kotabaru.
(3) KAPAS dapat membuka cabang / perwakilan baik didalam maupun di luar negeri sesuai keputusan Rapat Anggota.

BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

KAPAS berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

(1) KAPAS melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu :
(1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
(2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
(3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
(4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
(5) Mandiri.
(6) Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota.
(7) Kerjasama antar Koperasi.
(2) KAPAS sebagai badan usaha dalam melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip-
prinsip ekonomi.

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

KAPAS didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan jajarannya.

Pasal 5

(1) Untuk memenuhi tujuan tersebut, KAPAS menyelenggarakan usaha :
(1) Mendirikan Mini Market.
(2) Memproduksi kompos dan barang-barang plastik dari limbah sampah.
(3) Memproduksi cinderamata dan souvenir khas daerah.
(4) Menjual produk-produk pertanian dan peternakan serta menjalankan program kemitraan dengan para petani dan peternak.
(5) Menjalankan simpan-pinjam bagi anggota yang memiliki usaha produktif.
(2) Dalam mewujudkan usaha dimaksud ayat (1), KAPAS dapat menjalin kerjasama usaha dan kemitraan dengan pihak lain.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota KAPAS sebagai berikut :
a. WNI.
b. Menamatkan pendidikan perguruan tinggi dan memiliki Ijasah minimal D1.
c. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp………..,- ( …………………………….. ) dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota.
d. Menyetujui isi Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam KAPAS.
e. Bertempat kedudukan dan berdomisili di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1) Keanggotaan KAPAS diperoleh jika simpanan pokok telah dilunasi dan menanda tangani Buku Daftar Anggota KAPAS.
(2) Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas termasuk para pendiri KAPAS.
(3) Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.
(4) KAPAS secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
(5) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :
(1) Memperoleh pelayanan dari KAPAS.
(2) Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
(3) Memiliki hak suara yang sama.
(4) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus.
(5) Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan KAPAS.
(6) Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai kewajiban :
(1) Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota.
(2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha KAPAS.
(3) Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam KAPAS.
(4) Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam KAPAS.

Pasal 10

(1) Bagi mereka yang meskipun telah melunasi pembayaran simpanan pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menanada tangani Buku Daftar Anggota diterima sebagai calon anggota.
(2) Calon anggota memiliki hak-hak :
(1) Memperoleh pelayanan dari KAPAS.
(2) Meghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
(3) Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan KAPAS.
(3) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :
(1) Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota.
(2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha KAPAS.
(3) Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam KAPAS.
(4) Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam KAPAS.
(4) KAPAS dapat menerima anggota luar biasa dengan persyaratan, hak dan kewajiban anggota luar biasa diatur dalam Anggran Rumah Tangga.

Pasal 11

(1) Keanggotaan berakhir, apabila :
(1) Meninggal dunia
(2) Berhenti atas permntaan sendiri; atau
(3) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam KAPAS.
(2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota.
(3) Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal 12

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KAPAS.
(2) Rapat anggota menetapkan :
(1) Anggaran Dasar;
(2) Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha KAPAS.
(3) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus.
(4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja KAPAS, serta pengesahan laporan keuangan.
(5) Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
(6) Pembagian sisa hasil usaha;
(7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran KAPAS.
(8) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
(9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13

(1) Rapat Anggota sah jika anggota yang hadir lebih dari setengah jumlah anggota KAPAS.
(2) Apabila korum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Anggota ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
(3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) korum tetap belum tercapai, maka rapat dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota.

Pasal 14

(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal tudak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasar suara terbanyak dari anggota yang hadir
(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
(4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada koperasi yang lain, kecuali dalam hal Rapat Anggota menentukan lain.
(5) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 15

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 16

(1) Rapat Anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup buku
(2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
(1) Laporan pertanggung jawaban Pengurus atas pelaksana tugasnya.
(2) Neraca dan perhitungan laba-rugi tahun buku KAPAS.
(3) Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

Pasal 17

(1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan dan tidak harus menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.
(2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diadakan apabila:
(1) Ada permintaan paling sedikit 20 % dari jumlah anggota; atau
(2) Atas keputusan Pengurus; atau
(3) Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota.

Pasal 18

(1) Untuk mengubah Anggaran Dasar KAPAS harus diadakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota serta keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota yang hadir.
(2) Untuk membubarkan KAPAS harus diadakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota serta keputusannya harus disetujui oleh ¾ dari jumlah anggota yang hadir.

BAB VI
PENGURUS

Pasal 19

(1) Pengurus KAPAS Dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
(2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus, sebagai berikut :
a. Mempuyai pengetahuan yang luas tentang koperasi.
b. Jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap KAPAS.
c. Mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan.
d. Sudah menjadi anggota KAPAS sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga.
f. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun dan organisasi terlarang.
(3) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
(4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
(5) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dan paling banyak 2 (dua) periode.

Pasal 20

(1) Jumlah Pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(2) Pengurus terdiri dari :
(1) Seorang atau beberapa orang ketua;
(2) seorang sekretaris;
(3) seorang bendahara.
(3) Susunannya Pengurus KAPAS adalah sebagai berikut :
(1) Ketua Umum;
(2) Ketua I
(3) Ketua II
(4) Sekretaris;
(5) Bendahara.
(6) Pengurus mengangkat Direksi atau Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha KAPAS.
(7) Apabila koperasi belum mampu mengangkat Direksi / manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Direksi/Manajer KAPAS.
(8) Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan Dierksi Atau Manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah :
a. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha KAPAS;
b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama KAPAS ;
c. Mewakili KAPAS didalam dan diluar pengadilan;
d. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja KAPAS;
e. Menyelenggrakan rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
f. Memutskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;
g. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha KAPAS;
h. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
i. Menanggung kerugian KAPAS sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan catatan :
1) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan.
2) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita KAPAS.
j. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota

Pasal 22

Pengurus mempunyai hak :
a. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;
b. Merngangkat dan memberhentikan Direksi/Manajer dan Karyawan KAPAS;
c. Membuka cabang / perwakilan usaha baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;
d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha KAPAS;
e. Meminta laporan dari Direksi/Manajer sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 23

(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti :
a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan KAPAS;
b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, atau Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota;
c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam KAPAS dan Gerakan Koperasi pada umumnya.
(2) Dalam hal anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya dengan cara :
a. Menunjuk salah satu seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut.
(3) Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII
PENGAWAS

Pasal 24

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
(2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
(1) Jujur danberdedikasi terhadap koperasi;
(2) Memiliki ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan;
(3) sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
(3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 tahun.
(4) Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 25

(1) Dalam hal Pengurus mengangkat pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
(2) Apabila Pengawas tidak perlu diadakan, maka fungsi pengawas dilakukan oleh Pengurus.

Pasal 26

Hak dan Kewajiban Pengawas adalah :
a. Melakukan pengawas terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
b. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;
c. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
d. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada Pengurus;
e. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
f. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya pada Rapat Anggota.

Pasal 27

Pengawas berhak menerima jasa keputusan rapat Anggota.

Pasal 28

(1) Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi.
(2) Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi.

BAB VII
PENGELOLAAN USAHA

Pasal 29

(1) Pengelolaan usaha KAPAS dilakukan oleh Direksi/Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.
(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi / Manajer adalah :
(1) Mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi;
(2) Mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha;
(3) Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
(4) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
(5) Tidak mempuyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga sesama pengurus.
(6) Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 30

Tugas dan kewajiban Direksi/Manajer adalah:
a. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha KAPAS.
b. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha KAPAS yang dilaksanakan oleh para karyawan.
c. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya.
d. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran dasar, anggaran rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontak kerja, dan ketentuan lainnya yang berlaku pada KAPAS yang berkaitan dengan pekerjaannya.
e. Menanggung kerugian usaha KAPAS sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 31

Hak dan wewenang Direksi/Manajer:
a. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama oleh apengurus dan Direksi/Manajer.
b. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
c. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya.
d. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, kewajiban, hak dan wewnang Direksi/Manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Kontak Kerja.

BAB IX
PENASEHAT

Pasal 33

(1) Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat.
(2) Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan KAPAS baik diminta maupun tidak diminta.

BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 34

(1) Tahun Buku KAPAS adalah tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember pada tahun yang sama.
(2) KAPAS wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Prinsip Akuntasi Indonesia dan Standar Khusus Akuntansi Koperasi.

BAB XI
MODAL KOPERASI

Pasal 35

(1) Modal koperasi pada saat pendirian KAPAS Sebesar Rp ……….,- (…………………) berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah.
(2) Modal sendiri KAPAS berasal dari :
(1) Simpanan pokok.
(2) Simpanan wajib.
(3) Dana cadangan
(4) Hibah.
(3) Untuk memperbesar usahanya, maka KAPAS dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi berupa pinjaman dari :
(1) Anggota.
(2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya.
(3) Bank dan lembaga keuangan lainnya.
(4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
(5) Sumber lain yang sah dari dalam dan luar negeri.
(4) KAPAS dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Pasal 36

(1) Setiap anggota harus membayar simpanan pokok dan dapat diangsur sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.
(2) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.
(3) Simpanan Pokok dan Simpanan wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

BAB XII
SISA HASIL USAHA

Pasal 37

(1) Sisa Hasil Usaha KAPAS merupakan pendapatan KAPAS yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
(2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk :
(1) Cadangan.
(2) anggota sesuai transaksi dan simpanannya.
(3) Pendidikan.
(4) Insentif untuk Pengurus.
(5) Insentif untuk Direksi/Manajer dan Karyawan.
(3) Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan dan diputuskan sesuai dengan Keputusan Rapat Angota.

Pasal 38

Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 39

Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 40

(1) Pembubaran KAPAS dapat dilaksanakan berdasarkan :
(1) Keputusan Rapat Anggota;
(2) Keputusan Pemerintah.
(2) Pembubaran oleh rapat Anggota didasarkan pada :
(1) Jangka waktu berdirinya KAPAS telah berakhir.
(2) Atas permintaan sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota.
(3) Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Pasal 41

(1) Dalam hal KAPAS hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Penyelesaian yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa menyelesaikan pembubaran dimaksud.
(2) Penyelesaian mempunyai hak dan kewajiban :
(1) Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama KAPAS dalam penyelesaian.
(2) Mengumpulkan keterangan yang diperlukan.
(3) Memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
(4) Memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip koperasi;
(5) Menggunakan sisa kekayaan KAPAS untuk menyelesaikan kewajiban KAPAS baik kepada anggota maupun pihak ketiga;
(6) Membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
(3) Pengurus KAPAS menyampaikan keputusan pembubaran KAPAS oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya.

Pasal 42

(1) Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran KAPAS.
(2) Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan.
(3) Anggota yang telah keluar sebelum KAPAS dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota KAPAS dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 43

(1) Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di KAPAS dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :
(1) Peringatan lisan;
(2) Peringatan tertulis;
(3) Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
(4) Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;
(5) Diajukan ke Pengadilan.
(2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KAPAS
Pasal 44

KAPAS didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN
KHUSUS

Pasal 45

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar KAPAS dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 46

Anggaran Dasar KAPAS disahkan oleh Rapat Anggota Pembentukan KAPAS dilaksanakan di Kotabaru pada tanggal……Oktober 2008.

KUASA PENDIRI
KAPAS

1. ………….. ( )

2. …………. ( )

3. …………. ( )

4. …………. ( )

5. …………. ( )

IV. ASPEK USAHA
Sebagai upaya persiapan dan mencari alternatif program atau kegiatan yang nantinya akan kita jalankan, diharapkan dari setiap rekan-rekan untuk mempersiapkan program-programnya masing-masing yang nantinya dituangkan dalam bentuk prosposal beserta rancangan anggaran biayanya. Berikut sekiranya bisa dijadikan sebagai pedoman atau bahan bacaan untuk program kita.
]
SELAMAT MEMPERSIAPKAN PROGRAM !!

Untuk memulai kegiatan usaha koperasi, selain mempertimbangkan jenis usaha sebagimana diatur dalam pasal 16 Undang-undang No.25 Tahun 1992 kita perlu melakukan perencanaan dan perhitungan dengan melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha. Kelayakan usaha mencakup perkiraan laba rugi, perkiraan arus kas dan analisanya yang dibuat sebagai alat untuk memutuskan apakah suatu rencana usaha atau investasi usaha akan dilanjutkan atau dihentikan.

Menghitung kelayakan usaha penting juga untuk pertimbangan pihak penyandang dana atau Bank untuk menilai layak tidaknya diberikan pinjaman dana atas usaha yang akan didirikan. Materi dari suatu kelayakan usaha pada prinsipnya memuat empat aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, aspek yuridis, dan aspek keuangan.

ASPEK PEMASARAN
Produk yang dihasilkan oleh wirausaha adalah barang atau jasa yang akan dipergunakan atau dibeli oleh masyarakat. Oleh sebab itu sebelum menentukan produk apa yang akan dihasilkan, maka seorang wirausaha harus mengetahui kondisi pasar terhadap barang dan jasa yang ditawarkan dan mengetahui kebutuhan permintaan dan penawaran, kejelasan informasi tentang- persaingan, informasi tentang perkembangan harga, saluran distribusi dan rencana pemasaran dari produk tersebut.

Penetapan Kebutuhan Pasar
Untuk mengetahui tentang kebutuhan konsumen, diperlukan adanya kegiatan survey atau observasi (pengamatan). Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan semua data dan informasi di lapangan yang berhubungan dengan bidang usaha yang akan dijalankan, sehingga ditemukan hal-hal yang memungkinkan tumbuh berkembangnya kegiatan ekonomi baru. Berikut adalah contoh pengumpulan data untuk membuka usaha di bidang perdagangan di suatu lingkungan perumahan tertentu, misalnya:
1. Jumlah Rumah 800 unit,
2. Jumlah KK 800 Orang,
3. Rata-rata Pendapatan Rp. 1.000.000/Bulan,
4. Jumlah Kendaraan Penghuni 400 KK,
5. Jumlah Toko Barang Konsumsi 2 Unit,
6. Jumlah Toko Kue 1 Unit
7. dan seterusnya.

Hasil pengamatan ini dapat memberikan informasi tentang kemungkinan adanya peluang usaha yang terdapat di pemukiman tersebut, antara lain: bengkel mobil, toko kelontong, agen minyak, gas, minuman, wartel, pengusaha mebel, cuci mobil, las pagar, salon, foto copy dan lain-lain. Bidang usaha perdagangan eceran/ retail (toko) juga dapat dipilih. Alasannya karena dalam wilayah yang melayani 800 KK tersebut hanya terdapat dua toko. Selanjutnya perlu juga dicari informasi dari instansi atau pihak pengelola perumahan atau kelurahan setempat. Contoh: Jumlah rumah siap huni 850 rumah Dalam pembangunan 750 rumah Rencana total rumah 3.500 rumah Atas dasar data itu, sejak dini sudah dapat diantisipasi kemungkinan pengembangan usahanya dimasa mendatang.

Permintaan dan Penawaran
Kelangsungan suatu kegiatan usaha akan tergantung pada adanya kebutuhan atau permintaan atas barang dan Jasa. Untuk mengetahui berapa besar kebutuhan utama diperlukan pengumpulan data untuk dilakukan perhitungan-perhitungan guna kegiatan usaha yang akan dilakukan, misalnya :.
a. Jumlah KK 500
b. Pendapat rata-rata/per-bulan Rp. l00.000
c. Prosentase biaya hidup dibandingkan pendapatan adalah 80 % atau Rp. 80.000,-
d. sedangkan rata-rata biaya hidup utama (beras dan lauk-pauk) adalah 60 % dari total biaya hidup 0.6 x Rp. 80.000,- = 48.000,-
e. Pendapatan yang dibelanjakan dilingkungan sendiri adalah 40 % dari biaya hidup utama atau 0,4 x Rp. 48.000,- = Rp. 19.200,-

Data itu menghasilkan kemungkinan belanja di lingkungan sendiri, misalnya 40 % kepada pedagang keliling (lauk pauk) dan sisanya 60 % ke toko kebutuhan hidup sehari-hari atau sebesar 0,6 x Rp. 19.200,- = Rp.11.520, – karena itu, potensi permintaan kebutuhan hidup utama sehari-hari yang dapat dipenuhi melalui belanja toko adalah Rp. 11.520,-. Disamping itu perlu pula pengamatan atas kedua toko yang ada di kawasan tersebut untuk mengetahui besarnya nilai dagangan kemampuan jual serta karakter pembeli (misalnya barang yang laku dan yang kurang laku). Jika hasilnya menunjukan hanya sebagian kecil potensi permintaan yang dapat digarap, maka masih terdapat peluang membuka usaha baru yang menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh :
1. Potensi Permintaan Rp. 57.600.000,-
2. Potensi Penawaran Rp. 30.000.000,-
3. Berarti terdapat potensi/peluang pasar Rp. 57.600.000 – Rp. 30.000.000 = 27.600.000,-

Analisa Persaingan
Bisnis adalah persaingan. Lebih-lebih usaha / toko yang akan dibuka usaha itu bukan satu-satunya toko yang ada. Oleh karena itu, perlu melakukan pengamatan dan pendataan yang detail terhadap toko-toko dilokasi tersebut. Pengamatan dan pendataan misalnya menunjukkan sebagai berikut:
a. Dalam waktu dekat belum ada rencana usaha baru yang serupa.
b. Harga jual barang lebih mahal dari harga supermaket, dan prosentase keuntungan rata- rata 20 %.
c. Kedua toko itu tidak punya fasilitas antar barang.
d. Pemasok barang mendatangi toko.

Kesimpulannya, peluang pasar yang hendak diambil tidak diganggu oleh pesaing baru. Melalui pasokan langsung dari Distributor, diperoleh harga yang lebih murah dan bersaing. Upaya untuk menang bersaing dapat dilakukan pula dengan menerapkan sistem swalayan dan memberikan pelayanan pengiriman barang sampai jarak maksimal 2 km dari toko bebas biaya antar. Melalui strategi ini, akan diperoleh konsumen baru, disamping dapat menarik konsumen dari pesaing.

Perkembangan Harga
Satu yang amat penting, dan harus dicermati dalam dunia usaha adalah perkembangan harga jual dari barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Keberhasilan seorang pengusaha diukur dari kecepatannya memperoleh informasi tentang perkembangan harga barang, yang dapat berbeda hanya karena perbedaan waktu dan tempat. Mereka yang dapat memanfaatkan informasi tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pesaingnya.

Saluran Distribusi
Distribusi barang dari produsen ke konsumen adalah suatu mata rantai untuk meluaskan pasar. Dimulai dari yang terdekat dengan produsen, yaitu distributor, agen, sampai pengecer. Makin dekat ke produsen, harga yang diperoleh makin rendah, tetapi dengan jumlah pembelian yang besar. Makin Jauh dari produsen harga yang diperoleh makin mahal. Sebagai upaya memperoleh harga yang lebih murah, perlu menjalin kerja sama yang baik dengan agen dan distributor.
Rencana Pemasaran
Rencana pemasaran menyangkut promosi dan cara mengenalkan produk kepada konsumen. Selain itu rencana pemasaran yang baik juga penting untuk meyakinkan penyandang dana bahwa usaha yang akan dijalankan punya prospek yang menguntungkan, sehingga penyandang dana tertarik untuk menanamkan modalnya pada usaha tersebut.

Uang dan modal ternyata bukanlah satu-satunya kunci sukses untuk melakukan kegiatan usaha. Kreativitas mampu melahirkan berbagai alternatif, kemampuan menangkap peluang usaha, dan keuletan adalah kunci yang lebih utama. Sedangkan kemampuan menangkap peluang usaha dapat menghasilkan uang dan tawaran modal dari pihak lain. Keduanya menjadi lengkap apabila disertai dengan keuletan. Mereka yang ulet biasanya akan tampil sebagai pemenang. Seorang wirausaha yang ulet dan pantang mundur, walaupun hanya memiliki kecakapan dan dana yang relatif terbatas akan dapat mengalahkan orang lain yang memiliki dana dan kecakapan yang lebih baik, tapi tidak ulet.

Banyak kalangan pengusaha KUKM ingin mengajukan pinjaman ke bank tapi bingung bagaimana membuat proposal kredit yang bankable? Atau mungkin Anda sering membuat proposal, tetapi masih ragu apakah proposal yang disusun sudah visible dan bankable? Kemampuan untuk menyusun proposal kredit akan memberi banyak manfaat dalam usaha Anda. Karena pihak lain tidak mungkin langsung menerima permohonan pinjaman Anda tanpa mempelajari proposal Anda. Proposal merupakan komplemen dalam mengajukan kredit ke bank. Proposal juga urgen untuk menarik perhatian pihak bank, karena proposal mendeskripsikan usaha Anda viable prospektif atau tidak.

Keuntungan yang akan Anda peroleh jika Anda mampu menyusun proposal adalah:

a. Kreditur akan memprioritaskan pinjaman Anda
b. Anda memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar;
c. Anda akan mendapat penghargaan jika usaha Anda menjadi besar dan teladan
d. Anda akan mempunyai relasi yang lebih luas.

Berikut ini adalah susunan dari suatu Proposal:

1. COVER
Halaman pertama yang memuat nama usaha/koperasi (di atas/ tengah halaman), tempat usaha, bulan dan tahun pembuatan proposal (biasanya di bawah).

2. HALAMAN KEDUA
Memuat profil singkat usaha dan identitas pemilik:
i. Nama, alamat dan telepon koperasi/perusahaan
ii. Nama pengurus, karyawan, dan manajer
iii. Lokasi usaha
iv. Jumlah anggota koperasi

3. RINGKASAN PROPOSAL
Isi proposal sebaiknya diringkas dalam bentuk ringkasan proposal yang memuat :
i. Profil singkat usaha dan identitas pemilik
ii. Total kredit yang diminta
iii. Paket kredit bagi setiap anggota (bagi koperasi)
iv. Jangka waktu pengembalian kredit
v. Grace period (tenggang waktu)
vi. Alternatif jaminan beserta nilai taksirannya dan kapan usaha akan dimulai.
vii. Klasifikasi dan kemandirian koperasi
viii. Kapan rencana usaha/proyek akan dijalankan
4. ISI PROPOSAL
a. Pendahuluan
Pendahuluan dapat berisi latar belakang pendirian usaha, alasan mengenai perlunya investasi dan modal kerja, dan iklim usaha secara umum dan rencana usaha ke depan.

b. Tujuan Penggunaan Dana Pembiayaan dan Jumlah Yang Diperlukan
Disini Anda perlu menuliskan tujuan penggunaan dana pembiayaan dan jumlah dana pembiayaan yang diperlukan.
Bagaimana Anda akan menggunakan dana tersebut secara spesifik dan jelas.

c. Sejarah dan Eksplanasi Mengenai Usaha Koperasi
i. Informatif
ii. Faktual
iii. Tanpa emosi
Menyangkut kapan usaha didirikan, lokasi awal usaha didirikan, teknologi dan peralatan yang digunakan awal pendirian usaha, perkembangan jumlah karyawan/pengurus, perkembangan jumlah produksi, permintaan dari mana saja, dan pemasaran ke mana saja
d. Informasi Pasar Mengenai Produk dan Jasa Spesifik
Menggunakan fakta yang ada, dalam bentuk angka- angka dan nama-nama, misalnya:
• Apa saja produk dan jasa yang ditawarkan (yang telah dan akan dihasilkan)
• Siapakah para pembeli produk dan saingannya
• Apakah ada perusahaan mempunyai spesialisasi pada satu atau dua macam produk, atau memang menawarkan berbagai macam produk untuk dipasarkan
• Apa yang dilakukan oleh pemilik usaha dalam menjaga atau meningkatkan bagiannya dalam pasar (market share)
• Permintaan-penawaran, identifikasi berbagai indikator umum yang ada kaitannya dengan permintaan dan penawaran produk seperti data kependudukan, pendapatan per kapita suatu wilayah, pemasaran produk dan data lainnya yang berhubungan dengan permintaan penawaran.
• Analisa persaingan, diuraikan posisi dan upaya pesaing dalam memasarkan produk sejenis, terutama perbandingan dalam mutu, harga, dan pelayanan.
• Saluran distribusi, terangkan metode saluran distribusi pemasaran serta jelaskan kelebihan saluran distribusi pemasaran yang digunakan.
• Rencana pemasaran, mengenai produk apa yang akan dipasarkan di lokal, antar kota, propinsi, dan eksport.
• Perkembangan harga di tingkat lokal rata-rata 2-3 tahun terakhir
e. Aspek Produksi
• Proses produksi dan teknologi
• Untuk usaha produksi, dijelaskan teknologi yang diterapkan, mesin dan peralatan serta spesifikasi harga, proses produksi secara singkat, bagan dan arus produksi.
• Untuk bidang perdagangan, ditulis proses pengadaan barang terjadinya transaksi hingga penyerahan barang.
• Kapasitas produksi, Untuk Jenis usaha produksi perlu dicantumkan kapasitas produksi dan rencana produksi per tahun.
• Lokasi Usaha, dengan membuat peta dalam bentuk gambaran tangan. Dijelaskan dimana lokasi usaha berada. Yang penting lokasi usaha tidak terkena larangan pemerintah
• Lahan dan bangunan, Jelaskan rincian lahan/tanah dengan ukuran baku (hektar/m) apakah lahan tersebut merupakan hak milik, sewa atau bentuk kepemilikan lainnya. Jelaskan apakah ada bangunan yang diperlukan untuk usaha.
• Bahan baku dan Bahan Pembantu, Mudah tidaknya pengadaan bahan baku dan bahan pembantu, termasuk sumber, ketersediaan pasokan, volume, mobilisasi bahan baku, sistem pembelian (tunai/kredit)

f. Aspek Sosial Ekonomi
• Terhadap Lapangan Kerja. Jelaskan apakah usaha tersebut mampu menyerap tenaga kerja, dan berapa jumlah tenaga kerja yang terserap oleh usaha.
• Keterkaitan Usaha. Jelaskan keterkaitan usaha dengan usaha besar, dengan usaha kecil menengah lain, dengan koperasi dan lainnya.
• Pendapatan. Penjelasan mengenai usaha Anda akan memberi peningkatan

g. Sejarah Keuangan Usaha/Koperasi
• Laporan keuangan usaha minimal selama 2 tahun terakhir berupa:
1. Neraca
2. Laporan laba/rugi
3. Jenis, jumlah, dan penggunaan kredit
4. Cashflow(arus kas) penerimaan dan pengeluaran dilengkapi faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Administrasi dan laporan-laporan
6. Pembelian, produksi, dan penjualan/ekspor
7. Data-data menyangkut SDM, modal, dan material
• Laporan keuangan yang diserahkan sebaiknya lengkap dan tepat.

h. Proyeksi Keuangan
1. Bentuk proyeksi keuangan:
• Kapasitas usaha, pembelian, dan produksi
• Data penjualan dan ekspor
• Biaya proyek dan rencana pembiayaan
• Anggaran uang tunai (cash budget)
• Laporan pendapatan (laba/rugi) proforma
• Neraca pro forma untuk satu tahun fiskal mendatang
• Sumber dan penggunaan dana

2. Sifat Proyeksi Keuangan: Realistik
Didasarkan atas asumsi-asumsi yang wajar dan dapat memberikan deskripsi tentang kemungkinan profit atau loss.

i. Daftar Jaminan yang mungkin diberikan
• Wujud jaminan
• Berupa barang yang dibiayai serta jaminan lain bila dipandang perlu Misalnya: tanah dan bangunan/mesin, tanah kosong, persediaan barang, dll.

j. Penutup
Harapan dan ucapan terimakasih pada pihak bank

5. LAMPIRAN
Informasi tambahan lain yang mendukung dalam bentuk lampiran antara lain :
a. Fotokopi KTP, SIM
b. Rencana-rencana dalam blueprint
c. Gambar-gambar atau foto-foto
d. Fotocopy dokumen-dokumen resmi (legal documents) seperti: SIUP, TDP, NPWP, Akta
e. Pendirian Usaha, Identitas Pengurus dan catatan-catatan penting
f. Data sensus dan data demografis.

Dalam pelaksanaannya, data-data di atas dapat ditambah/dikurangi disesuaikan dengan jenis usaha. Pada substansinya, proposal yang komprehesif dan menarik sangat diperlukan untuk meyakinkan pihak perbankan untuk memberikan kredit.

V. ASPEK MANAJEMEN DAN ORGANISASI

Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan potensi yang ada pada anggota sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses nilai tambah. Hal itu dapat dilakukan bila sumberdaya yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreasi (inovatif) serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh.

Manajemen koperasi memiliki tugas membangkitkan potensi dan motif yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berpikir selangkah lebih maju dalam memberi manfaat dibanding pesaing hanya dengan itu anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan usaha maupun perkembangan koperasi pada umumnya pihak manajemen perlu mengupayakan agar koperasi tetap menjadi alternatif yang menguntungkan, dalam arti lain manajemen koperasi harus mampu mempertahankan manfaat (benefit) koperasi lebih besar dari manfaat yang disediakan oleh non-koperasi. Atau koperasi harus selalu mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam sistem manajemen yang dikembangkannya.

Perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 terdiri atas, (a) rapat anggota, (b) pengurus, dan (c) pengawas.

Ketiganya dalam organisasi koperasi memiliki tugas mengembangkan kerjasama sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengelolaan. Untuk menuju ke arah itu diperlukan komitmen unsur-unsur tersebut terhadap sistem kerja yang telah disepakati bersama.

Sehubungan dengan beratnya kewajiban yang harus diemban anggota, maka sistem penerimaan keanggotaan selayaknya menggunakan standar minimal kualifikasi. Standar minimal kualifikasi tersebut berhubungan dengan tingkat minimal pemahaman calon anggota terhadap hak, tanggung jawab dan kewajiban selaku anggota. Dengan demikian memungkinkan anggota memiliki pengetahuan yang relatif sama mengenai organisasi dan tujuan yang hendak dicapai. Penetapan standar minimal kualifikasi tidak bertentangan dengan prinsip “keanggotaan terbuka” karena pada dasarnya memungkinkan setiap orang untuk menjadi anggota, akan tetapi sebelum pendaftaran dilakukan setiap anggota perlu memiliki wawasan minimal sebagai anggota. Untuk keperluan itulah diperlukan pendidikan dasar bagi calon anggota. Standar minimal kualifikasi tersebut menyangkut pemahaman dan ketertautan diri terhadap isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan lain dalam organisasi.

Rancangan Sistem Manajemen Koperasi Online Berbasis Web yang sudah diterapkan oleh beberapa koperasi akan menjadi alternatif manajemen terbaik untuk diterapkan dalam pengelolaan unit usaha karena sistem ini telah mampu memecahkan masalah klasik, seperti ketidakmampuan koperasi untuk membayar pegawai yang jujur tapi handal, karena sistem ini mampu mengerjakan banyak pekerjaan administratif harian yang berat secara akurat, jujur dan transparan.

Contoh sistem seperti ini yang telah dibangun menggunakan sistem operasi open source Linux dan bahasa pemrograman Perl. Dengan bantuan infrastruktur jaringan LAN yang sudah ada, maka diseminasi informasi melalui intranet kepada anggota maupun pengawas menjadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Dengan sistem ini, baik anggota maupun pengawas mendapat akses informasi penuh dari semua aspek pengelolaan koperasi. Akses informasi yang biasanya hanya ekslusif bagi pengurus saja, dan bagi anggota biasanya hanya tersedia pada akhir tahun saat rapat anggota saja.

Sistem manajemen ini menggunakan prinsip akses security yang berjenjang untuk pengurus, pengawas dan anggota. Hal ini wajar karena sifat akses pengurus tentu lebih kompleks daripada pengawas maupun anggota. Pengurus harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan harian bisnis koperasi. Tetapi sifat akses yang berbeda ini tidak menghalangi hak anggota untuk mengetahui cash flow koperasi. Hal yang radikal yang dapat dilakukan dengan sistem ini adalah membuat buku kas online dan bisa diakses secara realtime oleh semua anggota. Hal ini yang membuat tidak ada ruang baik bagi pengurus, pegawai maupun manajer untuk berbuat curang dan tidak terhormat.

Secara singkat sistem manajemen ini meliputi :
1. Database anggota
2. Database simpanan anggota
3. Database stock barang unit toko
4. Database penjualan unit toko
5. Database unit pinjaman
6. Buku kas online

Masing-masing database ini saling terkait untuk saling menunjang fungsi masing-masing. Paragrap berikut ini akan menjelaskan fungsi dari masing-masing sistem database penunjang tersebut.
1. Database anggota
Tentu saja database ini merupakan hal wajib karena semua database lainnya sudah pasti akan menggunakan database dasar ini. Di dalam database ini setiap anggota didefinisikan aksesnya masing-masing apakah anggota saja, pengurus, pengawas, manajer dan seterunya. Juga dicatat data dasar pribadi lainnya seperti tanggal masuk sebagai anggota koperasi dan sebagainya.
2. Database simpanan anggota
Sumber pemodalan utama koperasi adalah simpanan anggota. Simpanan yang disetorkan oleh anggota setiap bulannya tentu harus dicatat dengan rapi, karena pada akhir tahun nanti besarnya besaran SHU yang akan diterima oleh anggota akan juga berdasarkan besarnya simpanan atau porsi modal yang mereka miliki di koperasi. Database ini harus dimaintain secara akurat, seperti misalnya anggota mana saja yang masih menunggak simpanan, siapa saja yang rajin membayar simpanan, dsb.
3. Database stock barang ( apabila unit usaha bergerak di bidang penjualan)
Ini mirip dengan stock inventory control. Barang-barang yang dijual di unit toko tentu harus dicatat secara akurat berikut tanggal pembelian terakhir dan tanggal penjualan terakhir. Data ini akan sangat berguna untuk menentukan volume pembelian selanjutnya, berikut jenis barang yang perlu mendapatkan prioritas.
4. Database penjualan ( apabila unit usaha bergerak di bidang penjualan)
Database penjualan dengan database stock barang menjadi dua unit yang tidak bisa dipisahkan. Untuk makin meningkatkan keakuratan sistem penjualan, bisa mengimplementasikan bar-coded system. Stock barang ditempeli dengan barcode, kartu anggota juga menggunakan barcode, sehingga ketika proses penjualan berlangsung, pegawai toko cukup men-scan kedua barcode dengan mengunakan barcode reader, kemudian datanya otomatis disimpan dalam database penjualan. Sistem penjualan yang dilengkapi dengan barcode reader akan sangat membantu proses identifikasi dan perhitungan penjualan harian secara cepat dan sangat akurat. Sistem ini diintegrasikan dengan database stock barang, sehingga ketika 1 unit barang terjual di unit toko, secara otomatis database stock barang akan otomatis menyesuaikan jumlahnya. Dengan cara ini, kehilangan barang di unit toko dapat dideteksi secara dini dan akurat. Selain itu, setoran harian unit toko tercatat secara akurat dan dapat di-trace balik siapa saja dan barang apa saja yang terlibat dalam transaksi pada hari tersebut. Anggota disisi lain bisa mengakses data pembeliannya, sehingga bila perlu anggota mampu mengkoreksi bila ada transaksi palsu atas namanya. Artinya selalu ada check and recheck antara pengurus dan anggota. Sekarang bandingkan dengan sistem penjualan tradisional yang kebanyakan masih diadopsi oleh kebanyakan koperasi. Karena tidak mampu membeli cash register yang umum digunakan di minimarket komersial, maka biasanya pegawai koperasi hanya mencatat penjualan dalam buku jurnal harian. Tentu cara ini rentan terhadap kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai contoh untuk unit toko kecil yang dimiliki koperasi dengan jumlah barang yang sudah melebihi 300 macam, belum lagi cara pembelian secara tunai atau kredit oleh anggota yang harus dicatat secara akurat, bila tidak akurat bisa-bisa rugi yang didapat. Alhasil, dengan cara seperti ini, tidak mungkin setoran harian toko koperasi bisa dilaporkan setiap harinya secara akurat, lengkap dengan analisa stock yang terjual pada hari tersebut. Pegawai toko sudah cukup lelah untuk melakukan perhitungan ini pada sore harinya dan para pengurus juga tidak mau repot untuk mengecek laporan pegawai toko apakah memang betul-betul akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut penulis unit toko ini yang paling rentan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pengurus, pegawai maupun anggota.
5. Database unit pinjaman
Salah satu hal yang patut menjadi pertimbangan ketika seorang anggota mengajukan pinjaman adalah credit history anggota tersebut. Yang paling utama diketahui adalah apakah anggota tersebut masih memiliki tunggakan cicilan, dan kemudian hal lainnya adalah seberapa bagus credit performance nya dimasa lalu. Kedua hal ini tentu tidak sekompleks masalah di unit toko. Tidak perlu menggunakan sistem IT yang canggih pun hal ini sudah bisa diselesaikan dengan mudah, asalkan data pinjaman betul-betul dipelihara secara kontinyu. Namun dengan sistem database unit pinjaman ini, metoda peminjaman melakukan terobosan baru, semua proses betul-betul dilakukan online, paperless dan tanpa memerlukan kontak langsung. Maksudnya adalah anggota yang berminat untuk melakukan peminjaman cukup mengisi formulir pinjaman online melalui intranet. Begitu formulir dikirimkan ke pengurus, ketua koperasi yang memiliki otoritas penuh untuk menyetujui pinjaman, akan menerima formulir tersebut secara elektronik, lengkap dengan credit history anggota tersebut yang diakses dari database. Sehingga dalam hal ini, ketua betul-betul mendapatkan feedback data yang cukup untuk melakukan keputusan. Selanjutnya ketua melakukan keputusan apakah setuju atau tidak yang kemudian akan dikirimkan balik kepada anggota tersebut secara elektronik pula, plus sinyal lampu hijau yang otomatis dikirimkan pula kepada bendahara supaya memberikan pinjaman sesuai jumlah yang disetujui. Ini semacam disposisi dari ketua kepada bendahara, cuma dilakukan secara elektronik melalui intranet. Dengan cara ini, ketua tidak perlu melakukan kontak apapun dengan anggota, dan anggota yang pinjamannya disetujui dapat langsung menemui bendahara koperasi untuk mencairkan pinjamannya. Cara ini sangat praktis, hemat waktu, akurat dan meminimalkan kontak pribadi yang cenderung akan berpengaruh terhadap proses penilaian kredit secara fair.
6. Buku kas online
Seperti yang telah ungkapkan dalam paragrap sebelumnya, buku kas online adalah hal yang paling radikal dilakukan untuk membuat sistem yang betul-betul transparan dan jujur. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat secara rinci secara elektronik di buku kas online, dan semuanya bisa diakses melalui intranet oleh baik pengurus, pengawas dan anggota setiap saat. Hal ini termasuk pinjaman kepada anggota, setoran harian toko, pembelian stock, dan semua aspek pengelolaan keuangan lainnya. Tidak ada yang disembunyikan. Tentunya dengan buku kas online ini anggota bisa ikut terlibat untuk mengamati kinerja koperasi, termasuk mengerti situasi keuangan koperasi ketika pinjamannya ditolak karena memang cash flow koperasi sedang dalam titik nadir minimum misalnya. Sistem buku kas online juga memudahkan pengawas untuk melakukan tugasnya secara efektif, tidak cuma menunggu untuk mengawasi kinerja pengurus sampai semuanya terlambat pada akhir tahun saat rapat anggota tahunan.
Singkatnya sistem manajemen koperasi online ini berperan penuh sebagai manajer harian yang sangat membantu pengurus koperasi yang memiliki waktu sangat terbatas untuk dapat tetap menjalankan amanatnya sebagai pengelola koperasi. Sistem ini sudah diimplementasikan secara penuh di Koperasi Pegawai Pusat Penelitian Fisika – LIPI di Puspiptek Serpong selama hampir 2 tahun. Dan sistem ini terbukti sudah meningkatkan kinerja koperasi secara keseluruhan. Tabel berikut menunjukkan efektivitas dari sistem tersebut.
Tabel 2. Perbandingan kinerja koperasi sebelum dan sesudah implementasi sistem manajemen koperasi online.

2003 (sebelum) 2004 (sesudah)
Unit toko

Volume 82.136.177,- 44.754.233,-
laba bruto 2.923.959,- 5.087.663,-
Persentase 3,55 11,37
Unit fotocopy

Volume 17.542.400,- 15.957.915,-
Laba bruto 3.574.555,- 1.917.715,-
Persentase 20,38 12,01
Unit pinjaman

Volume 8.859.185,- 23.172.500,-
Laba bruto 2.259.935,- 4.313.315,-
Persentase 25,51 18,61
Unit lain

Volume 18.000.000,- –
Laba bruto 6.723.570,- –
Persentase 37,35 –
Jasa kwitansi 2.671.961,- 2.083.750,-
Jasa bank 87.518,- 246.188,-
SHU total 10.890.038,- 8.839.771,-
Tahun 2003 SHU terdongkrak karena saat itu koperasi masih memiliki unit air minum isi ulang, yang kemudian dilepas pada tahun berikutnya berdasarkan keputusan rapat anggota. Walaupun unit bisnis yang terlibat pada tahun 2004 hanya unit-unit tradisional seperti unit toko, unit fotocopy dan unit pinjaman, tapi mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal, melebihi tahun sebelumnya. Seperti misalnya di unit toko, pada tahun 2003 volume transaksi adalah sebesar 89 juta, tapi laba yang berhasil dibukukan hanya sebesar 2,5 juta, artinya hanya sebesar kurang dari 3,56 persen saja. Sedangkan pada tahun 2004, dengan bantuan sistem barcode dan database stock, maka volume transaksi memang menurun menjadi hanya sebesar 44,7 juta tapi laba yang dibukukan meningkat pesat menjadi lebih dari 5 juta atau sekitar 11,37 persen dari volume transaksi. Artinya kita bisa simpulkan bahwa sebelum menggunakan sistem TI yang memadai di unit toko, terjadi potensi kebocoran dan kehilangan lebih dari 64 persen. Persentase kebocoran yang luar biasa. Selain itu tanpa bantuan sistem IT yang memadai, sangat sulit untuk mengetahui apakah data yang tercatat cukup akurat atau tidak, seperti misalnya data unit pinjaman pada tahun 2003 dengan volume transaksi hanya 8.8 juta, tapi tercatat mampu mengumpulkan laba bruto sebesar 2,2 juta atau sekitar 25 persen. Bandingkan dengan data tahun 2004, dimana persentase laba unit pinjaman adalah sebesar 18,61 persen. Dengan bunga maksimal hanya rata-rata sebesar 10 persen tentunya data tahun 2004 lebih mendekati kebenaran. Secara total SHU yang dibukukan tahun 2004 hampir menyamai tahun 2003 walau dengan unit bisnis yang lebih sedikit.

Alhasil karena semua database sudah berupa data digital, maka proses perhitungan SHU di akhir tahun menjadi sangat mudah dan cepat. Memang masih belum sepenuhnya otomatis, namun dalam jangka waktu beberapa jam saja, penulis sudah mampu menampilkan hasil perhitungan SHU secara online yang bisa diakses oleh semua anggota the next day setelah tutup buku tahunan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2005. Tidak perlu menunggu sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk melakukan perhitungan neraca rugi laba dan SHU.

Kesimpulan akhir adalah dengan menggunakan sistem manajemen koperasi online, mampu memaksimalkan kinerja setiap unit bisnis, karena kebocoran, kecurangan sudah bisa diminimalkan sampai titik minimum. Baik anggota, maupun pengawas terlibat dalam pengawasan kinerja koperasi secara realtime. Dengan sistem yang bersih dan transparan, koperasi mampu mencapai tujuannya untuk memberikan kemakmuran bersama kepada anggotanya. Selain itu sistem manajemen online mampu melakukan tugas manajerial harian tanpa kenal lelah secara akurat dan cepat, sesuatu yang tidak bisa anda harapkan dari pegawai yang anda gaji dibawah UMR. Sistem ini dibangun dengan teknologi Linux sehingga ongkos implementasinya sangat minimal dan tentu saja mendukung program IGOS yang sekarang sedang gencar disosialisasikan oleh Menristek saat ini. Untuk mengetahui lebih lanjut cara kerja sistem manajemen koperasi ini, bisa diakses ke : http://koperasi.terasrumah.net/. Untuk mendapatkan akses masuk, silakan isi formulir kontak yang ada di halaman depan situs koperasi.

VI. ASPEK KEUANGAN
Dapat dilihat pada Anggaran Dasar